Senin, 22 April 2013

Honorer K1 di 51 Instansi dalam Proses ATT, Penanganan Khusus, dan Penelitian Kembali



JAKARTA - Kementerian PAN - RB masih mendalami kebenaran tenaga honorer kategori 1 (K1) di sejumlah daerah dan instansi pusat melalui audit tujuan tertentu (ATT), penanganan khusus, dan penelitian kembali. Langkah itu dilakukan untuk memastikan bahwa tenaga honorer K1 yang akan diangkat menjadi CPNS adalah mereka yang benar-benar berhak.
Sekretaris Kementerian PAN-RB Tasdik Kinanto mengatakan, pihaknya telah mengirimkan surat kepada pejabat pembina kepegawaian di 4 kementerian dan 47 pemerintah daerah terkait dengan penjelasan penanganan honorer K1. Hal itu merupakan tindak lanjut pasca penyerahan alokasi formasi tenaga honorer K1 pada tanggal 19 Desember 2012 silam.
Untuk daerah yang tengah dalam proses ATT meliputi 32 pemda, sedangkan proses penanganan khusus terdiri dari 7 pemda. Adapun instansi yang dilakukan penelitian kembali, terdiri dari 4 kementerian, dan 8 pemda.
Kepada kementerian/pemda yang memerlukan penjelasan lebih lanjut, ujar Tasdik dalam surat tersebut, Kementerian PAN akan melayani dengan memprioritaskan pejabat yang berwenang atau pejabat yang ditugaskan oleh instansi yang mengusulkan data tenaga honorer K1. (ags/HUMAS MENPAN-RB)

Dalam proses ATT :
1
Provinsi Papua
17
Kab. Seram Bagian Barat
2
Provinsi Kalimantan Timur
18
Kab. Rote Ndao
3
Provinsi Gorontalo
19
Kab. Mimika
4
Provinsi Bali
20
Kab. Manggarai Barat
5
Provinsi Sulawesi Barat
21
Kab. Luwu Utara
6
Provinsi Kepulauan Riau
22
Kab. Jeneponto
7
Provinsi DKI Jakarta
23
Kab. Bolaang Mongondow
8
Kota Sabang
24
Kab. Aceh Tamiang
9
Kota Kotamobago
25
Kab. Aceh SIngkil
10
Kota Bau-bau
26
Kab. Seram Bagian Timur
11
Kota Medan
27
Kab. Purworejo
12
Kota Bekasi
28
Kab. Ogan Komering Ulu
13
Kab. Tulang Bawang
29
Kabupaten Nganjuk
14
Kabupaten Toli-toli
30
Kabupaten Bekasi
15
Kabupaten Solok Selatan
31
Kab. Aceh Tenggara
16
Kabupaten Simeulue
32
Kab. Aceh Besar

Dalam proses penanganan khusus
1
Kab. Aceh Jaya
5
Kabupaten Merauke
2
Kab. Teluk Wondama
6
Kabupaten Sorong
3
Kabupaten Lanny Jaya
7
Kota Sorong
4
Kabupaten Raja Ampat



Dalam proses penelitian kembali
1
Kementerian Agama
7
Provinsi Jawa Barat
2
Kementerian Pekerjaan Umum
8
Kabupaten Serang
3
Kementerian Dikbud
9
Kabupaten Bangkalan
4
Kementerian Kominfo
10
Kabupaten Ogan Komering Ulu Timur
5
Provinsi Banten
11
Kabupaten Musi Banyuasin
6
Provinsi Sulawesi Tengah
12
Kabupaten Lebak


CONTOH SURAT PERMINTAAN BERKAS HONORER K1 KEMENAG SUMSEL UNTUK ATT dapat dilihat di:  http://sumsel.kemenag.go.id/index.php?a=artikel&id=17970



Rabu, 10 April 2013

Mei, Pengangkatan Honorer K1 jadi CPNS Tuntas

JAKARTA--Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) menargetkan pengangkatan honorer kategori satu (K1) menjadi CPNS tahap dua tuntas akhir Mei.
Selanjutnya, pemerintah akan memfokuskan pada penyelesaian masalah honorer kategori dua (K2).
Kita berharap masalah honorer K1 tuntas Mei. Ini agar akhir Juni atau awal Juli, kita sudah bisa melakukan tes kompetensi dasar dan kompetensi bidang sesama honorer K2,” kata Nurhayati, asisten Deputi bidang Aparatur KemenPAN-RB saat menerima rombongan dari Kabupaten Seluma, Tegal, dan Pontianak di Media Center KemenPAN-RB, Jakarta, Selasa (2/4)…….

Ditegaskannya, tidak ada lagi honorer K1 tertinggal ketika seluruh data yang ada (terutama yang ada pengaduannya) diperiksa baik lewat quality assurance (QA) maupun audit tujuan tertentu (ATT).
Saat ini proses pemeriksaan terhadap dokumen honorer yang bermasalah masih berlangsung. Bahkan setelah 32 instansi yang di ATT, masih muncul lagi ATT untuk 12 instansi yang juga bermasalah.
“Ini sudah yang terakhir pengangkatan honorer K1, semuanya sudah kita sisir. Kalau kemudian muncul honorer tertinggal kategori tiga, empat, lima, dan seterusnya itu patut dipertanyakan,” sergahnya.
Untuk penyelesaian honorer K2, selain harus dites dengan sesama K2, akan dilakukan uji kompetensi bidang. Uji kompetensi bidang ini dibagi tiga sesuai formasi honorer K2, yaitu tenaga guru, kesehatan, dan administrasi umum. Sedangkan kelulusannya ditentukan lewat passing grade (pemeringkatan).
Untuk diketahui, sebanyak 12 instansi baik pusat dan daerah diaudit lagi oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP). Ini setelah dari hasil verifikasi validasi (verval) dan QA) data honorer kategori satu (K1), ditemukan ada kejanggalan.
Kejanggalan itu menurut Naftalina Sipayung, asisten Deputi Koordinasi dan Evaluasi Sistem Manajemen SDM Aparatur, dilihat dari koleksi honorer K1 ke-12 instansi tersebut yang di atas 500 orang. Selain itu banyak pengaduan masyarakat termasuk honorer sendiri soal kebenaran data itu.
Adapun 12 instansi tersebut terdiri dari empat pusat dan delapan daerah, yaitu Kementerian Agama, Kementerian PU, Kementerian Kominfo, Kementerian Dikbud, Provinsi Banten, Provinsi Sulawesi Tengah, Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Serang, Kabupaten Musi Banyuasin, Kabupaten Bangkalan, Kabupaten Okan Kemelir Ulu Timur, dan Kabupaten Lebak.
JAWAPOS

Kamis, 04 April 2013

UJI PUBLIK HONORER K2 KANTOR KEMENAG BANTAENG

Suasana di Kantor Kementerian Agama Kab Bantaeng, di hari ke2 sejak Daftar Honorer Kategori 2 diumumkan tanggal 3 April 2013 untuk uji Publik.












Sesuai Surat MENPAN dan RB Nomor B/751/M.PAN-RB/03/2013 tertanggal 18 Maret 2013, Uji Publik terhadap daftar tenaga honorer kategori dua (KII) berlangsung tiga pekan, yakni pada 27 Maret-16 April 2013. “PPK diamanatkan mengumumkan listing data honorer K.II melalui pengumuman/media cetak/media online selama 21 hari kerja setelah menerima daftar dari BKN,” jelas Kepala bagian Humas BKN Tumpak Hutabarat dalam audiensi dengan DPRD Pemkab. Lamongan, selasa (26/3) di Ruang Rapat Gedung I, Lt 1 Kantor Pusat BKN Jakarta.

Lebih jauh Tumpak Hutabarat menyampaikan bahwa sesuai Surat MenPAN-RB Nomor: B/751/M.PAN-RB/03/2013 tanggal 18 Maret 2013 perihal Penyampaian data Tenaga Honorer K.II Kepada PPK Pusat dan Daerah tersebut, dalam mengumumkan listing K.II, para Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) baik Pusat maupun Daerah agar mencantumkan persyaratan tenaga honorer sesuai dengan PP Nomor 48 Tahun 2005 yo PP Nomor 43 tahun 2007 dan Surat Edaran Menteri PAN dan RB Nomor 05 Tahun 2010. Setelah diumumkan, terhadap listing data K.II PPK akan melakukan penelitian dan pemerikasaan apabila ada sanggahan/pengaduan/keberatan dan hasil pemeriksaan dan tanggapan atas pengaduan disampaikan paling lambat selama 45 hari sejak pengumuman dan menyampaikan hasilnya kepada Kepala BKN.

Selanjutnya untuk pelaksanaan ujian/seleksi bagi tenaga honorer K.II sebagai peserta tes direncanakan pada Juli/Juni 2013. Yudith/Bal Direktur Lanjafor Budi Hartono lebih jauh menginformasikan bahwa hingga kini, terdapat 59.640 tenaga honorer KII di 29 instansi pusat. Terkait hal ini, berbagai lapisan masyarakat hendaknya memanfaatkan secara baik uji publik ini, antara lain dengan cara mengajukan sanggahan atau pun keberatan yang disertai bukti yang kuat. Ditegaskan bahwa pelaksanaan tes bagi sesama Tenaga Honorer KII dilaksanakan Juni/Juli 2013, dan hanya dapat diikuti oleh mereka yang memiliki nomor register yang berlaku pula sebagai nomor testing peserta.

Pada kesempatan yang sama, Kasubdit Sistem Integrasi Aplikasi Kepegawaian Jusak S.T Malau. menekankan bahwa instansi pemerintah yang memiliki tenaga honorer perlu menjelaskan dengan optimal perbedaan antara tenaga honorer KI dan tenaga honorer KII, hanyalah dari aspek pembayaran gaji. Gaji tenaga honorer KI berasal dari APBN/APBD, sementara gaji tenaga honorer KII berasal dari non-APBN/APBD. Dijelaskan pula bahwa penyelesaian tenaga honorer kategori dua tidak terlepas dari tenaga honorer kategori satu. Hal ini karena tenaga honorer kategori satu yang tidak memenuhi kriteria karena pembayaran gajinya berasal dari non APBN/APBD, akan otomatis tarcatat menjadi tenaga honorer kategori dua.
 

Daftar Honorer K2 Kementerian Agama untuk uji publik dapat di download dibawah ini:

Pengumuman Uji Publik Data Honore K2 Kemenag

Honorer K2.Kemenag_Tenaga Teknis

Honorer K2.Kemenag_Guru



logo