Rapat Komisi yang membidangi Direktorat Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren ini pesertanya terdiri dari seluruh Kepala Kantor Kemenag Kabupaten/Kota se Indonesia dan Kepala Biro Perguruan Tinggi Negeri Islam di Indonesia serta Pejabat Eselon 3 dan 4 lingkup Dirjen Pendis.
Point penting yang menjadi rekomendasi hasil Sidang komisi ini adalah munculnya wacana atau usulan untuk mengupayakan Direktorat PD Pontren untuk menjadi satu Dirjen tersendiri.
"Dari 5 Direktorat yang ada pada Dirjen Pendis Kemenag RI saat ini, Direktorat PD Pontrenlah yang anggarannya paling sedikit, sehingga menjadi rekomendasi penting mengupayakan Direktorat PD pontren diusul menjadi satu dirjen tersendiri, agar secara kelembagaan PD Pontren menjadi kuat" Ungkap Kakan Kemenag H. Muhammad Yunus di Group WhatsApp Kemenag Bantaeng usai memimpin Sidang Komisi.
Menanggapi postingan tersebut, sejumlah jajaran serta pejabat Kemenag Bantaeng menyatakan bangga dan memberikan selamat serta support kepada bapak Kakan Kemenag.
Diantara para pejabat yang memberikan komentar adalah Kepala Seksi PD Pontren Dra. Hj. St. Wahni, M.Pd sebagai leading sektor atau Unit Kerja terkait: "Mantap pak Kandep peluang ditangan Bapak untuk merumuskan usulan program-program brilliant untuk Pondok Pesantren dan Pendidikan Diniyah yang mencerahkan" Tulis Hj. Wahni
Sementara itu Kasubag Tata Usaha H. Ahmad Jailani juga memberikan support dan ucapan selamat: "Sukses selalu pak Ka kemenag Bantaeng, Do the Best and be the Best". Tulisnya.
Ada pula harapan yang disampaikan salah seorang warga Kemenag lainnya: "Semoga fasilitas Ponpes dan Diniyah kedepan semakin baik terutama di kawasan Timur Indonesia. Dan guru-gurunya semakin diberdayakan. Amin". Tulis A. Zulfadly dari MAN Bantaeng.
*Setidaknya ada delapan isu strategis yang dibentangkan dalam Rakornas Pendis 2018 dengan mengusung tema Wajah Baru Pendidikan Islam yang Inovatif dan Kompetitif.
“Kami ingin tema ini mampu memberikan dorongan dan semangat bagi kita semua mewujudkan pendidikan Islam yang kompetitif tidak hanya di tingkat nasional melainkan internasional,” kata Kamaruddin Amin dalam laporannya dihadapan Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin dan ratusan peserta Rakornas Pendis 2018 di kawasan Ancol, Jakarta, Rabu (14/03).
Delapan isu strategis tersebut yakni, optimaliasi layanan pendidikan Islam, penguatan akuntabilitas program pendidikan Islam, penguatan moderasi Islam di lembaga pendidikan Islam, mengawal generasi milenial berdaya saing, resolusi tata kelola guru dan tenaga kependidikan madrasah, penyiapan generasi berkarakter di sekolah umum, internasionaliasi perguruan tinggi Islam dan pendidikan Islam.
Isu yang akan dibahas tersebut menghadirkan nara sumber yaitu; Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin, Sekjen Kemenag, Irjen kemenag, Dirjen Pendidikan Islam dan anggota Komisi VIII DPR RI.
“Di samping menghimpun isu-isu stratgis pendidikan Islam di berbagai daerah di Indonesia, gelaran Rakornas ini juga untuk memastikan pelayanan publik di bidang pendidikan berjalan dengan baik,” ujarnya.
Menurutnya, Rakornas Pendidikan Islam 2018 ini dilaksanakan sebagai tindak lanjut dari aksi Rakernas Kemenag beberapa waktu lalu. Ia menyadari bahwa amanat yang dipikul jajaran Ditjen Pendis menuntun untuk terus menerus melakukan terobasan untuk kemajuan bangsa..
“Rakornas ini juga akan membahas dan mengkonsilidasikan program strategis nasional dan prioritas pendidikan Islam ke seluruh Indonesia, serta mensinergikan program pusat dan daerah terkait pendidikan Islam. Para peserta inilah yang menjadi eksekutor di lapangan jadi mereka harus paham betul bagaimana program strategis dan program nasional kita,” tandasnya.
Rakornas Pendidikan Islam 2018 ini akan berlangsung selama tiga hari (14-16 Maret) dan secara resmi dibuka Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin yang ditandai dengan pemukulan rebana didampinggi Dirjen Pendis Kamaruddin Amin dan Sekretaris Pendis.
Hadir sebagai peserta, kepala biro/ tata usaha di lingkungan Perguruang Tinggi Keagamaan Islam Negeri (PTKIN), kepala kantor Kemenag se Indonesia dan pejabat dilingkungan Ditjen Pendis. *(Sumber : Berita Kemenag RI)
