Bantaeng, (Inmas Bantaeng) - Dihadiri sebanyak kurang lebih 20 Satker dalam wilayah kerja KPPN Bantaeng serta sejumlah rekanan/pihak ketiga, KPPN Bantaeng menggelar kegiatan Sharing Session Kepuasan Pengguna Layanan Kementerian Keuangan TA. 2018, menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani "WBK-WBBM", bertempat di Aula KPPN Bantaeng, jalan Teratai Kab. Bantaeng, Selasa (07/08/2018).
Kegiatan ini dihadiri langsung oleh 3 Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dalam wilayah kerja KPPN Bantaeng.
Ketiga Kepala Kantor Kemenag tersebut adalah Kepala Kantor Kemenag Kab. Bantaeng H. Muhammad Yunus, Kepala Kantor Kemenag Kab. Bulukumba H. Ali Yafid, dan Kepala Kantor Kemenag Kab. Jeneponto H. Irfan Daming
Sharing Session ini juga dihadiri oleh Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan (DJPb) Provinsi Sulawesi Selatan, Ibu Dra. Hj. Marni Misnur, MM yang juga adalah mantan Kepala KPPN Bantaeng, didampingi Kepala KPPN Bantaeng saat ini Ibu Hj. Kutfi Jusmintari.
Selain dihadiri Kakan Kemenag 3 Kabupaten diatas, Sharing Session KPPN Bantaeng ini juga dihadiri oleh sejumlah KPA Satker dalam wilayah Kantor Kemenag antara lain Kepala Seksi, Kepala Madrasah Negeri dan Kepala KUA Kecamatan.
Menurut Kepala KPPN Bantaeng dalam sambutannya menyampaikan bahwa sebagai bagian dari upaya menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani "WBK-WBBM" pihaknya telah menekankan prinsif pelayanan Zero Cost kepada seluruh satker dan rekanan dalam wilayah kerja KPPN Bantaeng.
Lebih lanjut Ibu Kutfi menuturkan bahwa masalah Korupsi saat ini masih menjadi PR besar buat Bangsa Indonesia, karena memasuki triwulan I tahun 2017, kita dikejutkan dengan peringkat yang menurut Indeks Persepsi Korupsi (IPK), Indonesia menempati urutan 96 dari 180 negara di dunia, bahkan saat ini kita masih dibawah Timur Leste yang berada di posisi 91. Tuturnya.
Ini menunjukkan bahwa ada persepsi, kita masih stagnan dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi.
"Karena itulah Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani "WBK-WBBM" ini menjadi sangat penting buat kita, karena itu menjawab tantangan bahwa kita dianggap sebagai lembaga pemerintahan yang belum bersih". Tuturnya
"Sebagai langkah awal untuk menjawab itu di segmen pemerintahan telah mencanangkan Reformasi birokrasi, sementara di Kementerian Keuangan sendiri khususnya di KPPN Bantaeng telah dilakukan pencanangan zona integritas mulai Februari tahun ini". Tuturnya lagi
"Jadi di jajaran Kementerian Keuangan, Integritas itu adalah harga mati, untuk itu makanya souvenir kali ini kami beri pisau, ini melambangkan niat yang lurus" Demikian H. Kutfi mengakhiri sambutannya.
Sementara itu Kakanwil Ditjen DJPb Sulsel Hj. Marni Misnur dalam sambutannya mengapresiasi kinerja Kepala KPPN Bantaeng dengan pencanangan zona integritas.
"Sebenarnya zona integritas ini sudah lama, yaitu sejak reformasi birokrasi, tetapi untuk mewujudkan itu khusunya di Kementerian Keuangan tentunya tidak semudah membalikkan telapak tangan". Ungkap Ibu Kakanwil.
Ibu Kakanwil kemudian menceritakan bagaimana dirinya dulu dimutasi dari KPPN Bantaeng ke Kanwil Sulsel yang ternyata dipersiapkan untuk memimpin KPPN Percontohan di Makassar dengan jajaran mulai dari staf hingga ke tingkat pimpinan adalah orang baru. Inilah bagian dari upaya Kementerian Keuangan dalam mewujudkan zona integritas Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani "WBK-WBBM tersebut. Tuturnya. (mhd)
Ibu Kakanwil kemudian menceritakan bagaimana dirinya dulu dimutasi dari KPPN Bantaeng ke Kanwil Sulsel yang ternyata dipersiapkan untuk memimpin KPPN Percontohan di Makassar dengan jajaran mulai dari staf hingga ke tingkat pimpinan adalah orang baru. Inilah bagian dari upaya Kementerian Keuangan dalam mewujudkan zona integritas Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani "WBK-WBBM tersebut. Tuturnya. (mhd)
