Dalam arahannya, Wabub HM Yasin berharap para Pimpinan Ponpes dapat bersabar sambil menunggu payung hukum yang jela sekaitan dengan pemberian bantuan biaya makanan tambahan bagi Santri-Santriwati Pondok Pesantren tersebut.
"Paling tidak ada daerah rujukan di Indonesia yang melakukan hal yang sama dengan yang kita akan terapkan di Bantaeng dalam waktu dekat ini, mengingat Perda No 5 tahun 2012 tentang Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren belum bisa menjadi rujukan utama, karena belum ada Perbup (Peraturan Bupati) mengenai itu". Ungkap Wabup.
Dalam audience Pengurus MMPP (Majelis Musyawarah Pimpinan Pondok) Kab. Bantaeng dengan Wakil Bupati Bantaeng tersebut, para pimpinan pondok berharap agar supaya Pemda segera menindaklanjuti rencana pencairan bantuan makanan tambahan yang telah dianggarkan pada APBD Kab. Bantaeng Tahun Anggaran 2017 ini sebagai wujud kesungguhan dan keberpihakan kepada kegiatan pembinaan keummatan di Kab. Bantaeng. (Mhd/Hsn)
Demikian informasi yang disampaikan oleh Ust Hasanuddin Arasy, S.Ag, MM salah seorang pengurus MMPP Kab. Bantaeng yang dihubungi via telpon dan WhatsApp usai melakukan audience dengan Wabup Bantaeng di ruang kerjanya.
