Kegiatan yang dibuka langsung Plt Kakanwil Kementerian Agama Provinsi Sulsel H. Iskandar Fellang didampingi Kabid PD Pontren H. Faturrahman ini diikuti oleh para operator EMIS dan guru PDF dan PPs se Sulsel.
Pada kesempatan ini Kantor Kementerian Agama Kab. Bantaeng melalui Seksi PD Pontren mengirim 2 utusan yakni Fajri, SH, Pengelola Data Emis Seksi PD Pontren Kantor Kemenag Bantaeng dan Kasmira, S.Pd, Operator EMIS PPS Khairul Ummah Desa Pattallassang, Kec. Tompobulu, Kab. Bantaeng.
Kepala Bidang PD Pontren Kanwil Kemenag Sulsel, H. Faturrahman dihadapan para operator EMIS dan guru PDF dan PPs memberikan angin segar buat pengelola lembaga keagamaan Islam terkait hasil kegiatan yang dilaksanakan di Lombok NTB beberapa hari yang lalu.
Salah satu kabar gembira yang dipaparkan H. Faturrahman disela-sela materinya adalah terkait keberadaan Pondok Pesantren Salafiyah (PPs) yang diwacanakan akan diakreditasi walaupun diakuinya tata cara pengakreditasian belum diketahuinya karena baru mendengar secara lisan namun tentunya hasil atau out put akan diberikan dalam bentuk klasifikasi menurut tipe jika hal ini terwujud .
Selain itu, H. Faturrahman juga membeberkan bahwa saat ini sementara dirancang undang-undang tentang Pondok Pesantren dan Pendidikan keagamaan terkait pengalokasian anggaran dan sudah masuk pada Program Legislasi Nasional (Proleknas). Dan menurutnya kalau undang-undang tersebut disahkan, maka anggaran yang ada di Pontren akan setara dengan yang ada di madrasah.
Salah satu kabar gembira yang dipaparkan H. Faturrahman disela-sela materinya adalah terkait keberadaan Pondok Pesantren Salafiyah (PPs) yang diwacanakan akan diakreditasi walaupun diakuinya tata cara pengakreditasian belum diketahuinya karena baru mendengar secara lisan namun tentunya hasil atau out put akan diberikan dalam bentuk klasifikasi menurut tipe jika hal ini terwujud .
Selain itu, H. Faturrahman juga membeberkan bahwa saat ini sementara dirancang undang-undang tentang Pondok Pesantren dan Pendidikan keagamaan terkait pengalokasian anggaran dan sudah masuk pada Program Legislasi Nasional (Proleknas). Dan menurutnya kalau undang-undang tersebut disahkan, maka anggaran yang ada di Pontren akan setara dengan yang ada di madrasah.
“Kita semua berdoa mudah-mudahan anggaran pembinaan untuk Pondok Pesantren, PDF dan PPs dan lainnya kedepan akan semakin baik", harap Faturrahman.
"Oleh sebab itu, untuk mencapai semuanya berpulang pada data akurat dari masing-masing lembaga yang dihimpun oleh pengelolah data EMIS Kab/Kota Se Sulsel". tutup H. Fatur.
