JAMARAH Tahun 2019 yang dilangsungkan di Hotel Four Points By Sheraton Makassar pada Rabu (11/12/19) ini mengusung tema Menuju Penyelenggaraan Haji dan Umrah yang lebih Profesional, Berkualitas dan Akuntabel.
Acara yang dibuka langsung oleh Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah Kementerian Agama RI H. Nizar Ali didampingi Direktur Bina Umrah Khusus Kemenag RI H. Arfi Hatim ini dihadiri oleh sejumlah Tokoh dan pejabat diantaranya Anggota DPR RI Komisi VIII asal Sulsel H. Rapsel Ali, Ketua Tanfidz PWNU Sulsel, Polda Sulsel, Pemprov Sulsel, Kanwil Kemenkumham Sulsel, Kepala KKP Kelas I Makassar, Para Kabid dan Kakankemenag Kabupaten/Kota, Kasi PHU se Sulsel, Kepala UPT Asrama Haji Sudiang Makassar, Para Pimpinan Bank Syariah serta pengurus dan anggota Assosiasi Penyelenggara Haji dan Umrah Se Sulsel, serta sejumlah Kepala KUA dan Penyuluh Agama Islam dari Kabupaten/Kota Se Sulsel.
JAMARAH yang dilaksanakan di Hotel Four Points By Sheraton Makassar hari ini merupakan acara yang secara serentak dilaksanakan di Seluruh Indonesia sebagai bagian dari sosialisasi kebijakan dan info-info baru yang terkait dengan Haji dan umrah itu bisa tersampaikan di publik demikian disampaikan Dirjen PHU Kemenag RI Prof. Dr. H. Nizar Ali, MA, dalam arahannya menyampaikan bahwa Kegiatan dan Program
Sementara itu, Kabid PHU Kemenag Sulsel Dr. H. Kaswad Sartono, M.Ag, dalam laporannya mewakili Kakanwil Kemenag Prov. Sulsel menyampaikan bahwa tujuan dari kegiatan ini antara lain adalah menjadi media yang strategis untuk melakukan silaturahmi koordinasi dan kerjasama seluruh stakeholder dalam hal haji dan umrah di Sulawesi Selatan.
Disamping itu, lanjut Kaswad, acara ini juga bertujuan untuk mensosialisasikan kebijakan-kebijakan, prestasi prestasi dan capaian yang diraih oleh Penyelenggaraan Haji dan umrah termasuk di dalamnya adalah kerjasama dengan pihak terkait.
Dan yang terpenting lanjut Kaswad adalah untuk merumuskan usulan dan rekomendasi terkait dengan penyelenggaraan haji dan umrah di Sulawesi Selatan kedepan, sehingga outpunya bisa semakin baik dan meningkat.
Dalam acara ini juga terungkap bahwa penandatangan MoU dengan Pemerintah Kerajaan Saudi Arabia dalam hal ini Kementerian Khusus Haji itu sudah selesai dan diantaranya ada sejumlah item yang dibicarakan salah satunya adalah persoalan kuota.
Dalam acara ini juga terungkap bahwa penandatangan MoU dengan Pemerintah Kerajaan Saudi Arabia dalam hal ini Kementerian Khusus Haji itu sudah selesai dan diantaranya ada sejumlah item yang dibicarakan salah satunya adalah persoalan kuota.
Bahwa kuota Haji Indonesia untuk Tahun 2020 adalah sebesar 221.000 orang atau sama dengan kuota haji tahun lalu (1440 H). Angka ini belum termasuk tambahan kuota sebesar 10.000 orang yang masih menunggu persetujuan Pemerintah Arab Saudi.
Jumlah diatas terdiri dari kuota Haji reguler 204.000 ditambah 17.000 Kuota untuk haji Khusus.
Hal Penting lainnya yang menjadi topik pembicaraan adalah persoalan Visa berbayar karena aturan dari majmuah bahwa Arab Saudi memutuskan bahwa orang asing non Arab yang masuk ke negara Arab itu kena biaya 300 real karena itu semua tidak pandang terkecuali termasuk Indonesia. Artinya Visa itu berlaku untuk Jemaah umrah dan Haji serta sekedar ziarah.
Untuk biaya perjalanan ibadah haji tahun 2020 diancang ancang berada di sekitar 35 jutaan lebih namun untuk real costnya mencapai nilai 70 juta perorang, jadi perorang mendapat subsidi sekitar Rp. 25 juta-an dari imbal jasa biaya setoran awal haji (BPIH). (mhd).
